Menu

Mencintai Melalui Bahasa

Seseorang yang mengaku mencintai Indonesia seyogianya juga mempraktikkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tentu, sulit sekali melakukan hal itu dalam semua situasi dan setiap saat. Namun, setidak-tidaknya dalam latar resmi atau formal—seperti yang diatur dalam berbagai ketentuan tentang bahasa—praktik itu harus selalu dilakukan.

Masalahnya adalah bahwa, sejauh pengalaman saya, praktik itu sering tidak dilakukan dengan konsisten. Contoh paling mudah: bahasa dalam banyak skripsi yang pernah saya baca—dan lolos dari ujian kampus—luar biasa amburadulnya, bahkan pada taraf paling elementer sekalipun: pemakaian “di” yang dipisah dari kata kerja yang mengikutinya!

Dalam hal skripsi itu, jelas ada banyak faktor lain yang memengaruhi, misalnya ketelitian dosen pembimbing, kecermatan penguji, ketiadaan pemeriksa aksara, dan lain-lain. Namun, bagaimana pun juga, suatu produk akhir bersifat ilmiah yang sudah terpajang di rak perpustakaan institusi pendidikan seharusnya bebas dari kesalahan semacam itu.

Akibatnya, para pejabat negara telah menjadi seperti Sisifus: mereka, para pejabat negara itu—mungkin memang tanpa disadari—tekun menjalankan tugas pembangunan kebangsaan tetapi, dengan inkonsistensi mereka dalam berbahasa, justru mengikis sedikit atau banyak yang sudah mereka bangun.

Namun, yang membuat saya sedih adalah pemakaian bahasa Indonesia oleh sosok-sosok publik kita, terutama para pejabat dan politisi.

Pejabat negara adalah orang yang seharusnya sangat paham dengan aspek-aspek pembangunan kebangsaan, termasuk aspek bahasa yang merupakan komponen yang tak bisa diceraikan dari pembangunan kebangsaan. Tetapi mereka sendiri tidak mengamalkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar: menggunakan ragam bahasa cakapan dalam rapat atau wawancara resmi, misalnya.

Akibatnya, para pejabat negara telah menjadi seperti Sisifus: mereka, para pejabat negara itu—mungkin memang tanpa disadari—tekun menjalankan tugas pembangunan kebangsaan tetapi, dengan inkonsistensi mereka dalam berbahasa, justru mengikis sedikit atau banyak yang sudah mereka bangun.

Tetapi kita bisa memafhumi spesies politisi jika mereka tidak atau tidak bisa berbahasa dengan baik dan benar. Dalam hemat saya, spesies ini harus bisa menarik perhatian dari audiens yang sebagian besar juga tidak terbiasa mengamalkan bahasa yang baik dan benar. Jika mereka bicara dengan ragam bahasa “tinggi”, audiens yang terbiasa cacat dalam berbahasa mungkin tak akan mengerti.

Kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan siapa pun jika latar atau situasi terjadinya kesalahan berbahasa itu adalah percakapan sehari-hari. Kecepatan dalam penyampaian pesan dan sampainya pesan itu adalah yang utama dalam latar atau situasi keseharian sehingga wajar jika pikiran tidak bisa serta-merta menerapkan kaidah berbahasa yang baik dan benar—dan rumit.

Lebih-lebih lagi dalam latar atau situasi media sosial di internet. Ini pun juga sebenarnya oksimoron: media sosial biasanya berdasarkan teks yang mewajibkan literasi, tetapi kerap kali praktik tekstual insan medsos mencerminkan latar literasi yang patut dipertanyakan. Sekali lagi, ini pun bisa dimafhumi: yang penting adalah pembaruan status atau kicauan, bukan kejernihan ungkapan!

Saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka yang salah dalam berbahasa itu adalah orang-orang yang tidak atau kurang mencintai Indonesia. Tetapi, sebagaimana pasangan kekasih paling kompak sekalipun tidak selalu bisa mengungkapkan rasa cinta dengan cara yang tepat, kecintaan pada Indonesia pun bisa jadi juga diungkapkan dengan cara yang tidak selalu atau kurang tepat.

Sang kekasih akan selalu memperbaiki diri, dengan umpan balik dari pasangannya, agar dapat mengungkapkan perasaan cinta dengan cara yang lebih tepat. Bahasa Indonesia memiliki cara itu, yaitu dalam kaidah yang, walaupun cukup rumit, tetapi bisa dipelajari—dan semakin mudah dengan adanya kamus daring dan berbagai halaman situs web atau blog bertema bahasa.

Dengan maraknya konten televisi dan internet serta media komunikasi dan informasi massal yang mengamalkan bahasa yang tidak baik dan tidak benar, yang begitu lancar menimpakan kesan di dalam kesadaran dan alam bawah sadar, rasanya sulit untuk mengharapkan bahwa sebagian besar masyarakat akan tergerak untuk mengamalkan praktik berbahasa yang baik.

Pengamalan bahasa yang baik dan benar tampaknya hanya akan tetap terjadi di kalangan terbatas: mereka yang memiliki latar pendidikan dan sosial yang baik dan bisa secara pribadi bisa memilah-milah berbagai pengaruh yang dihamburkan dari lingkungan sekeliling—seperti kata ujar-ujar dalam bahasa Jawa: ajining diri ono ing lathi (martabat diri itu ada di lidah).

Semoga saya selalu termasuk dalam kalangan yang terbatas itu.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *